Menitsembilan, Subang- Bupati boleh punya program bagus. Visi boleh setinggi langit. Tapi kalau eksekutornya main mata, rakyat cuma dapat janji dan spanduk.
Memasuki triwulan kedua, serapan anggaran OPD Subang masih di bawah 40%. Angka ini bukan sekadar statistik lambat. Ini alarm. Karena uang ada, program ada, kebutuhan rakyat mendesak, tapi mesin birokrasi seperti sengaja direm, apa yang ditunggu?
Pemkab sudah siapkan Rp38 miliar untuk perbaikan infrastruktur sekolah. Atap bocor, lantai ambrol, WC tak layak, semua masih jadi pemandangan harian siswa. Tapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan jalan di tempat.
Publik berhak curiga ini lambat karena birokrasi kaku, atau karena sedang menunggu “harga pengikat yang cocok”? Istilah halusnya negosiasi fee. Istilah kasarnya, Makelar Proyek. Ketika anggaran besar tak kunjung lelang, ketika penunjukan langsung tak kunjung tayang, wajar jika muncul bisik-bisik, siapa yang sedang main, siapa yang sedang atur jatah.
Anggaran itu bukan deposito. Setiap hari ditahan, berarti satu hari anak Subang belajar dalam ruang yang tak layak.
Selain Disdikbud, Dinas PUPR yang memang sudah mulai. Tapi progresnya landai, nyaris datar. Untuk dinas teknis yang jadi ujung tombak infrastruktur, kata “landai” sama dengan “gagal”. Jalan rusak tetap berlubang, irigasi tak kunjung lancar.
Lambatnya PUPR menguatkan dugaan, ada kehati-hatian yang tak wajar. Hati-hati karena takut salah, atau hati-hati karena belum dapat “lampu hijau” dari para pemain?
Pola yang sama terlihat di OPD lain. Program tak jalan, serapan minim, alasan klise: “masih proses”, “masih kajian”. Padahal rakyat butuh eksekusi, bukan wacana.
Ketika semua OPD kompak lambat, ini bukan kebetulan. Ini budaya. Budaya menunggu, budaya takut, atau budaya setoran. Dan di tengah budaya itu, maka akan muncul makelar proyek yang tumbuh subur, bisa menentukan proyek mana jalan, siapa yang menang, berapa biaya koordinasinya.
Jika makelar proyek bermain lenggang, pengaruhnya terasa sampai ke meja tender. Mereka yang atur siapa dapat DAK, siapa yang dapat tender, siapa dapat PL, siapa yang dipersulit administrasi.
Akibatnya? Anggaran 40% tak terserap di tengah tahun artinya program gagal, pembangunan macet, dan ekonomi rakyat tak bergerak. UMKM yang harap order dari proyek Pemda gigit jari. Tukang, kuli, toko material sepi. Yang kenyang cuma segelintir pemburu rente.
Bupati Subang harus pull ambil kemudi, rendahnya serapan bukan cuma rapor merah kinerja. Ini pintu masuk korupsi. Semakin lama anggaran ngendon, semakin besar ruang untuk “tawar-menawar” di bawah meja.
Program Bupati tidak akan pernah sampai ke rakyat kalau dikawal oleh OPD yang mentalnya calo. APBD itu uang rakyat, bukan bancakan. Subang tidak butuh pejabat yang menunggu fee. Subang butuh pelayan yang takut pada sumpah, bukan takut pada makelar.
Diamnya OPD hari ini adalah ruginya anak-cucu Subang esok hari.
Tim Redaksi.
