Jangan Jadi Penonton di Tanah Sendiri: HMI dan BEM Politeknik Bina Global Desak Reformasi Pendidikan dan Ketenagakerjaan di Subang

Menitsembilan, Subang- Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Subang bersama BEM Politeknik Bina Global Subang mendesak Pemkab Subang melakukan reformasi total di sektor pendidikan dan ketenagakerjaan. Desakan itu disampaikan dalam audiensi resmi di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Subang, Senin 15 Juni 2026.

Dipimpin langsung Ketua Umum HMI Cabang Subang, rombongan aktivis mahasiswa menyoroti ketimpangan sosial yang makin melebar di tengah masifnya industrialisasi Subang. Audiensi dihadiri Ketua DPRD Subang, Ketua Komisi IV, anggota komisi, serta perwakilan Bapelitbangda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, ESDM.

Dalam forum yang berlangsung dinamis itu, HMI mengkritik lemahnya fungsi pengawasan DPRD dan kinerja OPD yang dinilai belum responsif terhadap pertumbuhan daerah. Mereka membawa Policy Brief berisi lima tuntutan prioritas yang harus direalisasikan sepanjang 2026:

5 Tuntutan HMI-BEM untuk Subang 2026

– Reformulasi Cetak Biru Pembangunan.
Pemda didesak menyusun ulang _blue print_ strategis pendidikan yang berorientasi kemanusiaan dan berbasis analisis riil kebutuhan daerah serta dinamika masyarakat.

– Atasi Darurat Putus Sekolah dan PHK.

Angka putus sekolah yang tinggi, rendahnya rata-rata lama sekolah, serta lonjakan pengangguran dan kasus PHK dinilai butuh solusi sistematis segera.

– Revitalisasi SMK dan Politeknik Berbasis Klaster Industri.

Kurikulum harus direvitalisasi sesuai potensi daerah. HMI mendesak pembukaan jurusan baru yang selaras kebutuhan KEK Subang Smartpolitan dan KEK Pelabuhan Internasional Patimban agar menyerap tenaga kerja lokal.

– BLK Mobile dan Sertifikasi Gratis.

Dinas Ketenagakerjaan dituntut membuka pusat pelatihan kerja keliling hingga pelosok desa. Sertifikasi keahlian seperti welding, operator forklift, dan bahasa asing harus diperbanyak dan digratiskan untuk pemuda desa.

– Percepatan Perda Beasiswa Pendidikan.

Legislatif dan eksekutif didorong segera merumuskan Perda Beasiswa. APBD harus dialokasikan secara afirmatif untuk beasiswa penuh bagi pemuda berprestasi dari keluarga kurang mampu, khusus jurusan strategis: teknik, logistik pelabuhan, dan digitalisasi.

HMI menegaskan Subang tidak punya waktu lagi untuk jadi pengamat pertumbuhan di tanahnya sendiri. Kehadiran Pelabuhan Internasional Patimban dan kawasan ekonomi baru harus dimanfaatkan untuk memberdayakan warga lokal.

“Membiarkan gerbong kemajuan itu berjalan tanpa penumpang lokal yang cakap adalah kelalaian strategis. Momentum ini harus dijawab dengan reformasi anggaran pendidikan yang transparan, Beasiswa Vokasi Daerah yang presisi, serta proteksi ketenagakerjaan yang tegas bagi buruh lokal,” tegas pernyataan sikap HMI dalam audiensi.

Mereka menutup audiensi dengan pesan kuat: “Jadikan warga Subang subjek utama pembangunan, bukan sekadar penonton di tanah kelahiran mereka sendiri.”

 

Reporter: Farhan

Bagikan