Menitsembilan, Subang – Pelaksanaan Program Revitalisasi Sekolah di Kabupaten Subang menuai sorotan serius. Ketua LSM TRINUSA DPC Kabupaten Subang, Carkam (Cah Angon) menyampaikan pernyataan sikap tegas dan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), Inspektorat Daerah (Irda) dan Dinas Pendidikan (Disdik) Subang untuk tidak main-main menyikapi program yang disinyalir kuat dilaksanakan di luar juklak juknis.
LSM TRINUSA secara khusus meminta Kejaksaan Negeri Subang untuk turun langsung ke lapangan dan melakukan audit harga berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kemudian dibandingkan dengan harga yang tercantum di dalam sistem SIPLah.
“Kami minta Kejaksaan turun ke lapangan. Audit harganya, bandingkan HPS dengan harga SIPLah. Jangan hanya duduk di belakang meja,” tegas Ketua LSM TRINUSA DPC Kabupaten Subang.
Desakan yang sama juga dilayangkan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Subang agar segera melakukan pemeriksaan dan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan revitalisasi yang diduga bermasalah tersebut.
Selain mendorong APH dan Irda turun tangan, LSM TRINUSA juga secara tegas meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Subang untuk memfasilitasi musyawarah Contract Change Order (CCO) sebelum Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Provisional Hand Over (PHO) pekerjaan.
Langkah CCO sebelum BAST/PHO tersebut dinilai krusial untuk menghindari temuan kelebihan bayar di kemudian hari yang ujung-ujungnya tidak menjadi Temuan Ganti Rugi (TGR) melainkan menjadi beban yang harus ditanggung pihak sekolah.
“Jangan sampai sekolah yang jadi korban dan menanggung beban TGR akibat kelebihan bayar. Makanya Disdik harus fasilitasi CCO sebelum BAST,” ujarnya.
Untuk memperkuat pengawalan, LSM TRINUSA DPC Kabupaten Subang mengaku telah mematangkan agenda audiensi dengan DPRD Kabupaten Subang, khususnya Komisi IV yang membidangi pendidikan.
Hasil audiensi tersebut nantinya akan dijadikan bahan laporan resmi kepada pemerintah pusat, yakni kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Revitalisasi Kemendikdasmen serta kepada pihak-pihak lain yang dianggap perlu.
“Kami berkomitmen akan terus mengawal program Revitalisasi Sekolah ini. Anggaran yang sudah disiapkan pemerintah pusat harus tepat sasaran dan tidak boleh menjadi bancakan,” pungkasnya.
—Boby Ramadan
