Menitsembilan, Subang– Komunitas Penikmat Kopi Hitam Subang menyoroti pernyataan Kepala Disperkimtan Subang, Bayu Aji, terkait capaian program BSPS 700 unit RTLH.
KPKH menilai pernyataan tersebut mengalihkan perhatian publik dari kegagalan utama DPKPP. Penertiban PSU/Fasos-Fasum dari 111 pengembang bandel.
Fakta vs Pengalihan Isu:
PSU 111 Pengembang Bandel. Aset jalan, drainase, RTH senilai miliaran tidak diserahkan. Potensi korupsi. BPK sudah turun. `Program BSPS 700 RTLH` Program dari Kementerian PKP, dana dari APBN, tugas pusat.
ANALISIS & PERNYATAAN KPKH:
“Kami apresiasi program BSPS dari Presiden Prabowo. Itu uang rakyat dari Jakarta untuk warga miskin. Tugas DPKPP hanya menyalurkan,” tegas Pram.
“Tetapi yang kami tagih adalah tanggung jawab DPKPP di Subang sendiri. Ada Perda 12/2015 dan Perbup 4/2017 yang mewajibkan 137 pengembang serahkan PSU. Faktanya hanya 26 yang patuh. 111 lainnya masih bandel.
“Menggunakan narasi 700 RTLH untuk menutupi kegagalan 111 PSU adalah taktik pengalihan isu. Itu sama saja membanggakan uang orang, tapi menyembunyikan hutang sendiri,” lanjut Pram.
“BSPS Rp20 juta/unit itu stimulus pusat. PSU miliaran itu aset daerah yang digelapkan. Jangan dicampur aduk,” ujar Pram.
2. KELEMAHAN FATAL YANG DIHINDARI KEPALA DPKPP:
1. Nggak Sentuh Perda & Perbup, sama sekali tidak menjelaskan kenapa Perda 12/2015 & Perbup 4/2017 tidak ditegakkan selama 10 tahun.
2. Nggak Buka Nama 111 Pengembang, Publik berhak tau siapa saja pengembang yang menahan jalan, lapangan, dan RTH milik warga.
TUNTUTAN KPKH KEPADA KEPALA DPKPP:
1. Berhenti Jualan Program Pusat untuk menutupi `PR Daerah`. Fokus selesaikan temuan BPK 60 hari.
2. Rilis Nama 111 Pengembang Bandel ke publik. Jangan sembunyi di balik narasi RTLH.
3. Jelaskan Sanksi: Apa sanksi tegas yang sudah dijatuhkan ke 111 pengembang sesuai Perda 12/2015?
“Pak Prabowo kasih program RTLH biar rakyat sejahtera. Jangan dipakai tameng untuk menutupi kelalaian urus PSU yang bikin rakyat menderita banjir dan jalan rusak`,” tutup Pram. (NM).
